Jakarta – Partai Ummat meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD untuk berani membubarkan Ormas Adat Laskar Manguni yang melakukan tindakan kekerasan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Laskar Manguni saat ini menjadi sorotan karena dengan terang-terangan mendukung Israel dengan membawa bendera negeri penjajah tersebut sambil melakukan penyerangan terhadap massa yang melakukan aksi damai untuk mendukung Palestina.
Saat melakukan penyerangan, pasukan laskar Manguni Makasiouw ini diketahui membawa senjata tajam dan merusak sejumlah kendaraan yang berada di jalanan. Penyerangan tersebut menyebabkan sejumlah korban, salah satunya penyandang disabilitas.
“Kasus ini jelas sekali ada pelanggarannya, melakukan penyerangan sambil membawa senjata tajam dan ada korbannya, kemudian membawa bendera negara penjajah yang jelas bertentangan dengan konstitusi kita yang anti penjajahan dan melanggar Permenlu yang melarang pengibaran dan penggunaan bendera Israel di wilayah Indonesia,” ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam keterangan persnya, Jumat (1/11/2023).
Menurutnya, jika kelompok pendukung penjajah yang berani terang-terangan melakukan kekerasan terhadap umat Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia itu dibiarkan maka akan menjadi tironi minoritas yang membahayakan kerukunan bahkan akan menjadi ancaman NKRI ke depannya.
“Oleh karena itu, keberadaan kelompok tersebut tidak boleh dibiarkan, pemerintah harus bertindak tegas dan menegakkan keadilan hukum. Karena itu sudah jelas sekali pelanggarannya,” jelas Ridho.
Terkait keadilan, Partai Ummat yang memiliki motto menegakkan keadilan dan melawan kezaliman mengingatkan Menkopolhukam dengan prinsip equality before the law (persamaan di depan hukum).
“Pemerintah pernah secara otoriter melakukan pembubaran terhadap dua ormas Islam yaitu HTI dan FPI, yang alasannya masih diperdebatkan karena ormas Islam tersebut di mata masyarakat dikenal sebagai ormas yang aktif melakukan kegiatan sosial khususnya membantu korban bencana alam. Sementara saat ini ada kejadian yang sangat jelas pelanggarannya, namun belum terlihat sikap pemerintah sebagaimana terhadap ormas Islam,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Ridho, Partai Ummat meminta ketegasan pemerintah khususnya Menkopolhukam untuk membubarkan ormas intoleran tersebut.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD buka suara soal bentrokan massa yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mahfud mengatakan biarkan aparat penegak hukum (APH) yang menyelesaikan bentrokan tersebut.
“Ini kerusuhan di kota Bitung, ya biar diselesaikan oleh aparat,” kata Mahfud MD kepada wartawan di Pontianak, Kalimantan Barat, Ahad 26 November 2023.
Mahfud mengaku mendapat informasi detail soal penyebab bentrokan di kota Bitung, namun menurutnya hal itu terjadi karena diduga ada kesalahpahaman antara gerakan yang pro dengan Palestina dan massa yang belum paham atas gerakan tersebut.
“Saya mendengar itu ada kesalahpahaman antara gerakan yang pro Palestina dan orang yang belum paham gerakan itu. Dan, dianggap gerakan itu dianggap gerakan liar,” ujarnya. [ ]