Oleh : Nazaruddin (Caleg DPR RI Partai Ummat Dapil Jawa Timur 10)
Soekarno, dalam rapat PPKI tanggal 18 agustus 1945, menyatakan: “… tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah “Undang-Undang Dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna …”.
Jadi UUD 1945 itu memang didesain sebagai UUD sementara dalam keadaan darurat. Mensakralkan UUD 1945 dan dan sistem ketatanegaraannya adalah a-historis.
Dalam kontek itulah kita harus memposisikan secara kritis pandangan kenegaraan yg dicirikan dengan pertama, Adanya lembaga tertinggi negara yang di sebut MPR. Kedua, adanya haluan bernegara yang di sebut GBHN. Dan ketiga, Presiden adalah Mandataris MPR, semata-mata sebagai pandangan yang merefkeksikan pandangan konsep bernegara tertentu, dalam hal ini konsep Negara Integralistik (negara kekeluargaan). Tidak ada relevansinya dengan pancasilais atau tidaknya suatu pandangan kenegaraan.
Dalam teori demokrasi dan konstitusi, tidak ada rumus baku bahwa perwujudan kedaulatan rakyat itu harus diimplementasikan dlm sistem tertentu seperti yg ada yg dlm UUD 1945 sebelum amandemen, yg ducirikan dgn adanya lembaga tertinggi negara. Mandat kedaulatan rakyat itu bisa diberikan kepada parlemen seperti di dalam sistem parlementer, kemudian parlemen memilih eksekutif dari lingkungan parlemen, dan mekanisme check and balances antar kekuatan politik ada di dalam parlemen.
Bisa juga diberikan kepada beberapa lembaga secara terpisah seperti di dalam sistem presidensial, mandat rakyat itu sebagian diberikan kpd parlemen melalui Pemilu legislatif, dan sebagian diberikan kepadaa presiden melalui Pemilihan presiden. Mekanisme check and balance terjadi antar penerima mandat, presiden dan DPR serta antar kekuatan politik di parlemen.
Prinsip demokrasi, baik melalui sistem parlementer maupun presidensial adalah pemegang mandat kedaualatan rakyat itu harus dipilih langsung oleh rakyat melaui pemilu. Dan harus terjadi mekanisme check and balances diantara pemegang kekuasaan. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga prinsip-prinsip itupun harus ada dan tercermin di dalam sistem kenegaraan kita.
Salah satu persoalan mendasar UUD 1945 sebelum amandemen adalah kontradiksi penggabungan dua konsep kenegaraan yg bertolak belakang, negara demokratis dan negara integralistik. Sejak persiapan kemerdekaan memang telah terjadi tarik menarik antara pendukung negara integralistik (kekeluargaan) yg dimotori oleh Soepomo dan Soekarno dengan kubu pendukung negara demokratis yg dimotori Hatta dan Sjahrir. Komprominya adalah UUD 1945.
Namun sejak ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945, faktanya UUD 1945 belum pernah dilaksanakan di dalam sistem ketatanegaraan kita, karena sejak nopember 1945 UUD 1945 itu “dikudeta secara konstitusional” oleh Maklumat Wakil Presiden No. X yang menjadikan Indonesia menganut sistem parlementer dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Mentri Pertamanya. Dikeluarkannya Maklumat No. X oleh Hatta yg mendorong didirikannya partai-partai politik adalah perwujudan dari konsep negara demokratis. Langkah itu juga konon dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap langkah yg akan dilakukan Soekarno membentuk partai tunggal, PNI.
Sejak saat itu praktek pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem parlementer. Hal itu membuktikan bahwa konsep negara demokratis dengan sistem banyak partai lebih dikehendaki oleh mayoritas para pendiri bangsa ini. Tidak mungkin mayoritas pendiri bangsa ini tidak paham dengan “suasana kebatinan” dan arah serta tujuan bernegara. Baru setelah “kudeta konstitusional” yg dilakukan Soekarno melalui Dekrit 5 juli 1959, UUD 1945 dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yg kemudian diteruskan Orde Baru.
Persoalan mendasar di dalam sistem ketatanegaraan yg menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah, siapa yg bisa menguasai MPR, maka akan mengendalikan kekuasaan. Itulah yg terjadi di era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. MPR yg anggotanya terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Dimasa Demokrasi Tertimpin seluruhnya ditunjuk oleh presiden. Dimasa Orde Baru, anggota DPR sebagian dipilih rakyat dlm mekanisme Pemilu yg sangat tidak demokratis, sementara sepertiganya diisi oleh militer sebagai pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Utusan Golongan dan Utusan Daerah dipilih oleh pesiden. Kenapa hal itu bisa terjadi, karena di dalam UUD 1945 tidak diatur bagaimana mekanisme Utusan Daerah dan Utusan Golongan itu menjadi anggota MPR.
Disinilah masalahnya, MPR mendapat mandat UUD sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, tapi anggotanya sebagian besar tidak dipilih oleh rakyat, melainkan dipilih oleh presiden. Padahal dikatakan bahwa MPR itu adalah representasi rakyat Indonesia.
Kedaulatan rakyat sebagai cerminan demokrasi itu tereduksi melalui MPR. Akibatnya tidak ada mekanisme check and balances dalam kekuasaan. Inilah yg kemudian menyebabkan UUD 1945 sebelum amandemen itu menghasilkan rezim otoriter, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.
Amandemen terhadap UUD 1945 yg dilakukan sebagai amanat reformasi adalah merupakan koreksi dari hal itu. pasal 1 ayat (2) UUD rumusannya diubah menjadi “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. MPR tdk lagi menjadi lembaga tertinggi negara, hanya sebagai lembaga tinggi negara. Keanggotaannya gabungan dari DPR dan DPD yg semuanya dipilih langsung oleh rakyat.
Kekuasaan yg tadinya menumpuk di tangan presiden, bandulnya digeser ke tengah dengan memberikan kekuasaan yg kebih besar kepada legislatif, terutama dlm penyusunan UU. Beberapa kekuasan yg tadinya hanya menjadi kekuasaan presiden, sekarang dibagi bersama DPR dan Mahkama Agung, seperti mengangkat duta besar, panglima TNI, Kapolri harus mendapat persetujuan DPR. Pemberian grasi, amnesti, dan abolisi, harus mendengarkan pertimbangan Mahkama Agung. Tujuannya adalah untuk menciptakan check and balances.
Perubahan penting lainnya yg dulakukan adalah memperkuat sistem presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung. Melalui pemilihan secara langsung, mandat presiden menjadi lebih kuat karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Presiden menjadi sulit dijatuhkan oleh parlemen, kecuali melalui cara-cara yg tudak ringan dan mekanismenya melibatkan Mahkama Konstitusi.
Lalu apakah dengan dengan amandemen itu telah terjadi penyimpangan – bahkan pengkhianatan terhadap tujuan didirikannya negara ini oleh para pendiri bangsa dahulu? Jawabannya adalah tidak. Pertama, alasan perlunya kita membentuk negara, pernyataan kemerdekaan, dan rumusan arah dan tujuan kita bernegara yg juga menjadi dasar kita bernegara yg dirumuskan di dalam pembukaan UUD tidak dirubah. Kedua, seperti yg disampaikan di atas, mengutip pidato Soekarno di dalam sidang PPKI, UUD 1945 yg ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sejak awal memang dimaksudkan sebagai UUD sementara yg akan disempurnakan di kemudian hari. Ketiga, UUD itu bukan kitab suci yg tidak bisa dirubah, dan di dalam dirinya sendiri UUD 1945 membuka ruang untuk dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan pasal 37 dengan syarat-syarat yg ditentukan. Tentu perubahan terhadap UUD itu dimaksudkan untuk disesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman. Jadi amandemen UUD itu adalah sah. Justru sikap-sikap yg mensakralkan UUD dengan alasan pandangan kenegaraan tertentu itu yg tidak relevan.
UUD 1945 yg dipraktekkan berdasarkan pandangan dan orientasi bernegara yg tidak demokratis itu telah menghasilkan dua rezim otoriter. Akankah bangsa ini dibawa kembali ke era otorianisme dengan kembali kepadaUUD 1945 sebelum amandemen yg ciri utamanya adalah menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan memberikan kekuasaan yg sangat besar kepada presiden?