Jakarta – Partai Ummat menolak usulan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) inisiatif DPR RI. Wakil Ketua Umum Partai Ummat TB Massa Djaafar menyerukan kepada para calon anggota legislatif (caleg) Partai Ummat untuk DPR RI dan DPRD DKI untuk bersuara tentang RUU DKI ini.
“Caleg-caleg Partai Ummat untuk DPR RI dan DPRD DKI harus bersuara tentang RUU DKI. Tolak ide apapun untuk merubah status DKI sebagai daerah otonom,” ujar TB Massa dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (6/12/2023).
Menurutnya, selama DKI masih berstatus daerah otonom, yang salah satu cirinya adalah adanya DPRD sebagai representasi rakyat di daerah, maka kepala daerahnya harus dipilih rakyat secara langsung oleh rakyat, atau dipilih oleh DPRD.
Sementara dalam RUU DKJ, salah satu pasalnya dimana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden.
“Jadi kepala daerah harus diangkat oleh rakyat, tidak oleh Presiden, meski dengan gimmik atas saran DPRD. Bahkan harus diperjuangkan kota-kota di DKI statusnya harus diubah menjadi daerah otonom. Bukan kota administrasi,” jelas TB Massa.
Pihaknya mengkhawatirkan, jika kepala daerah dipilih oleh Presiden maka yang terpilih sesuai selera kekuasaan dan tidak sebagai representasi warga.
TB Massa juga mempertanyakan, untuk apa ada DPRD kalau kepala daerahnya tidak dipilih. Menurutnya, kondisi itu akan mengacaukan sistem pemerintahan.
“Bagaimana kepala daerah dan SKPD-SKPD yang ada ada dibawahnya akan diawasi? Bagaimana legalisasi kepala daerah dalam menyusun Perda bersama DPRD kalau bukan pejabat yang dipilih? Bagaimana DPRD akan melaksanakan hak-haknya berkaitan dengan kepala daerah dan kinerja kepala daerah?” tandas TB Massa.