oleh : Nazwar Nazaruddin (Caleg DPR RI Dapil Banten 3)
Saudara saudara sebangsa dan setanah air. Tidak lama lagi kita akan mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan serentak untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden masa bhakti 2024-2029. Pertanyaannnya, apakah sirkulasi kepemimpinan ini mampu mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan rakyat? Atau pesta demokrasi ini hanyalah sekedar arisan kekuasaan elit politik?
Sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional, tampak belum mampu mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat. Kontras dari itu, kesejahteraan elite politik dan pemilik modal, jauh terdongkrak tinggi. Bahkan, sirkulasi itu hanya memproduksi kesenjangan dan disparitas yang menganga lebar. Akhirnya, rakyat bertanya, apa hasil gonjang-ganjing elite politik selama ini?
Sejak proklamasi kemerdekaan, seyogianya bangsa Indonesia telah mampu melepaskan nasib anak bangsa dari belenggu penderitaan. Pada faktanya, penjajahan dalam format baru belum mampu dienyahkan. Kekuasaan ekonomi masih diakumulasi oleh segelintir orang dengan sokongan kuasa politik. Jika zaman kolonialisme primitif dilakukan secara kasar, bahkan dengan pendekatan militer, saat ini proses relasinya dilakukan secara sophisticated. Jika pada zaman kolonialisme primitif, menggunakan sistem cultuurstelsel untuk menopang surplus ekonomi Negara kapitalis maju, dewasa ini menggunakan logika perdagangan bebas yang dikendalikan sistem informasi.
Makna kemerdekaan ada dua, yakni kemerdekaan secara prosedural-konstitusional dan kemerdekaan substantif. Kemerdekaan prosuderal-konstitusional adalah kemerdekaan yang secara prosedur, bangsa dan rakyat Indonesia telah mampu mengusir penjajah dan melepaskan diri dari kolonialisme asing. Bahkan, secara konstitusional, alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Sementara kemerdekaaan substantantif, yakni kemerdekaan bermakna luas, seperti kemerdekaan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Pada suatu ketika Bung Karno menyampaikan konsep Trisakti: “berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Menurut Bung Karno, suatu Negara tidak akan mampu berdaulat di bidang politik, jika tidak berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dengan demikian, penjajahan yang harus dihapuskan di bumi Indonesia adalah penjajahan yang tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan. Artinya, penjajahan yang dimaksud tidak semata kolonialisme asing tapi juga kolonialisme domestik. Fakta sejarah mengonfirmasi, kemerdekaan kata Bung Karno, merupakan “jembatan emas” menuju kemakmuran yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Sebelum Indonesia dijajah, secara fakta politik sudah ada kekuasaan di tangan para raja dan sultan. Tatakala VOC tiba di Tanah Air, maka para raja dan sultan banyak yang menjual sumberdaya ekonominya berserta rakyat yang diperlakukan bagai budak, diserahkan kepada VOC.
Usai penjajahan VOC, dilanjutkan oleh pemerintah Belanda yang selama berabad-abad rakyat kita sengsara dieksploitasi, kerja rodi, dan dihina sebagai inlander Hinga kemudian di alam kemerdekaan prosedural-konstitusional sejak 17 Agustus 1945 hingga dewasa ini, fakta telanjang masih akrab terlihat penjajahan masih dilakukan oleh bangsa sendiri, pemodal kakap dan komprador domestik berkolaborasi dengan bangsa asing. Sumberdaya ekonomi bangsa akhirnya dikuasai korporatokrasi global. Sehingga kemerdekaan substantif hanya sekadar imajinasi yang tidak pernah terwujud karena disandera oligarki kepentingan ekonomi dan politik.
Yang terjadi kemudian, penguasa modal kakap domestik menyebarkan “teologi balas budi” kepada penguasa dan calon penguasa politik baik secara individu maupun kelembagaan, termasuk kekuatan partai politik (Parpol) besar. Penguasa modal kakap itu tidak pernah berafiliasi dengan siapa pun, kecuali berafiliasi dan merawat kepentingan modalnya. Mereka inilah yang sejatinya menentukan “hitam-puithnya” Republik, yang seolah mereka tidak ada tapi pada faktanya merekalah yang mengatur kekuatan dan kebijakan ekonomi dan politik nasional.
Di Amerika Serikat misalnya, jumlah populasi Yahudi hanya sebesar 7 juta jiwa dari 340 juta penduduk Amerika. Orang-orang Yahudi tidak pernah berambisi menjadi Presiden Amerika. Namun, fakta berbicara bahwa siapa pun Presiden di negeri Paman Sam itu, pastilah otak kebijakannya berpihak ke bangsa Yahudi. Begitu pula kekuasaan pemilik modal kakap di Tanah Air, mereka yang jumlah secuil itu telah menentukan corak dan arah kebijakan negeri nan elok Indonesia ini.
Sejak reformasi melanda bangsa Indonesiaa, kredibilitas Negara makin lumpuh. Institusi-institusi Negara mandul, dan kemudian terjadi aransemen kelembagaan baru, yang tampaknya tidak siap berkompetisi terhadap derasnya arus liberalisasi ekonomi dan politik. Apa yang perlu dilakukan?
Pertama, liberalisasi ekonomi sejatinya harus diiringi demokratisasi ekonomi. Partisipasi ekonomi rakyat stagnan, yang diindikasikan matinya pelbagai aktivitas kearifan ekonomi lokal dan industri ekonomi rakyat. Ekonomi petani dan nelayan tempat rakyat menggantung hidupnya “mati suri”. Sementara liberalisasi ekonomi, justru hanya menguntungkan pemodal kakap, yang berkolaborasi korporasi asing dan penguasa politik domestik. Kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk hingga ke pelosok-pelosok desa (hulu-hilir) dikuasai jaringan distribusi pemodal kakap.
Padahal tujuan ekonomi Pancasila adalah menegakkan keadilan sosial. Untuk mencapai keadilan sosial, diperlukan kebijakan makro ekonomi dalam mengatur lalu-lintas kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran sehingga tidak kuasai para taipan. Selain itu, kebijakan ekonomi perlu bertahap. Tahapan yang paling cepat adalah membangun demokrasi ekonomi. Dan, demokrasi ekonomi “disusun” dalam spirit kebersamaan, gotong royong, dan persaudaraan. Spirit itu merupakan akar dari nasionalisme dan heroisme ekonomi. Kata John Robinson (1983), kekuatan pasar ekonomi seyogianya terletak pada ”economics is rooted in nationalism”. Dengan demikian, akar kekuatan pasar ekonomi adalah nasionalisme yang didasarkan pada realitas ekonomi masyarakat. Realitas ekonomi masyarakat terletak pada kebersamaan, gotong-royong, dan persaudaraan.
Karena itu, jangan sampai demokrasi ekonomi yang diatur dalam koridor konstitusi ekonomi kita kuburkan ramai-ramai. Seiring dengan maraknya demokrasi politik di Tanah Air, harus ekuivalen dengan perkembangan kualitas demokrasi ekonomi, Jika demokrasi ekonomi tidak tegak, yang berkuasa justru pemilik kuasa dan uang, yang jalin-berkelindan dengan kekuatan korporatokrasi berskala global. Konsekuensinya, oligarki (kekuasaan uang, politik, dan korporasi global), kian meneguhkan pengawetan penguasaan produksi dan distribusi dari hulu hingga hilir serta kuasa monopolisasi pasar. Implikasinya, disparitas ekonomi kian tajam, eksklusivisme pemilik uang dan kuasa menyubur, dan ujungnya bisa membahayakan keharmonisan ekonomi nasional, yang selama ini kita rajut.
Kedua, liberalisasi politik kian menempatkan sirkulasi elite politik pemilik modal. Akibat liberalisasi politik, pemilik modal mendeterminasi oligarki parpol. Liberalisasi politik tidak mampu merangsang partisipasi politik rakyat, bahkan rakyat kian muak melihat “perilaku kurang beradab” para politisi. Di sisi lain, sumirnya ideologi partai, yang ditandai banyaknya politisi “kutu loncat”, memberi sinyal, liberalisasi politik hanya melahirkan politisi tuna-ideologi.
Liberalisasi politik yang mengemuka sejak era Reformasi yang sejatinya ingin meningkatkan partisipasi politik rakyat, yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pada faktanya justru telah melahirkan ketimpangan ekonomi. Liberalisasi politik hanya memproduksi kebijakan ekonomi yang makin memuluskan pemilik modal raksasa. Hampir pasti, pemilik modal raksasa inilah yang sesungguhnya menyuplai kebutuhan material para kontestasi politik. Mereka melakukan perselingkuhan yang makin dahsyat, terutama pada lingkaran elit politik, apapun partainya.
Akhirnya, yang menikmati manfaat kebijakan liberalisasi politik adalah pemilik modal raksasa, elit partai politik, dan rezim yang berkuasa. Inilah salah satu penyebab biang ketimpangan itu menyeruak. Maka benar apa yang dikatakan Joseph E Stiglitz (2005), bahwa ketimpangan dan kesenjangan terutama dalam aset dan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politik, ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar.
Kondisi ketimpangan ini juga didukung oleh dunia industri perbankan. Menggelitanya dunia perbankan dalam kurun waktu limabelas tahun terakhir, apapun merek banknya, business as usual, yakni mengawetkan ketimpangan. Tidak ada industri perbankan yang mau rugi, bank bukanlah usaha biasa tapi semacam drakula yang hanya menghisap kekayaan, apalagi setelah bank-bank asing bebas masuk menguasai 99% saham perbankan nasional. Liberalisasi keuangan cenderung semakin meningkatkan imbal hasil modal finansial kelompok kaya baik di perbankan maupun di pasar modal. Oleh karena itu, bisa jadi sepanjang masyarakat masih bertransaksi dengan industri perbankan model “drakula”, jangan berharap ketimpangan pendapatan dan aset akan mengecil.
Liberalisasi ekonomi politik yang berkarakter free fight liberalism itulah, sejatinya menjadi biang patologi yang menjauhkan bangsa dari makna kemerdekaan yang sejati. Tatakla terjadi krisis pangan misalnya, orang akan merujuk sumber hulunya pada kebijakan ekononomi-politik yang salah kaprah. Oligopolisasi pasar, yang diiringi perilaku tengkulak pengeruk keuntungan di jalur distribusi, justru sudah terang benderang siapa pelakunya. Tapi, Negara gamang bertindak. Dalam konteks itulah, tepat apa yang dkatakan Josep E. Stiglitz (2010), ..”problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut”.
Rentetan kasus penguasaan asing dan penguasaha kakap itu, menegaskan Negara sebagai “orangtua”, justru telah menginterupsi pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”. Para petani dan nelayan miskin, serta berjubel usaha rakyat, tidak mampu berdaulat di negerinya sendiri, karena Negara kurang memedulikannya. Diktum sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi hambar, karena letak sukma dan marwah bangsa makin di telan bumi.
Karena itu, Mubyarto dalam bukunya, “Ekonomi Terjajah” (2005) menjelaskan, setelah lebih 60 tahun merdeka, kondisi perekonomian rakyat Indonesia tidak banyak berubah. Keterjajahan kembali ekonomi Indonesia mewujud dalam bentuk “penghisapan ekonomi” yang sangat tinggi dan penciptaan ketidakadilan sosial. Karena penghisapan tersebut, Indonesia tidak akan mungkin menciptakan keadilan sosial melalui strategi pembangunan.
Rentetan persoalan di atas ujungnya sama, mengorbankan rakyat. Liberalisasi ekonomi dan politik tanpa kendali telah mengubah wajah kebangsaan kita. Karakter kebangsaan menjadi hilang di telan oleh kerakusan liberalisasi ekonomi dan politik. Celakanya, pemimpin bangsa sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi ini, tidak menyadari bahwa ekonomi Indonesia sudah kehilangan karakter dan roh kebangsaanya. Kita sudah menyerahkan bangsa ini kepada kepentingan pihak asing dan pemilik modal. Kita tidak punya kedaulatan untuk mengurus dan mengelola aset dan ekonomi. Sementara di bidang politik, akibat liberalisasi politik, penguasa uang telah mengisi kantong-kantong penentu kebijakan nasional.
Sirkumstansi persoalan itu, sulit mencari ujung pangkalnya jika tidak di selesaikan sekarang dalam momentum pergantian pimpinan nasional. Dalam konteks itu, revolusi ekonomi mendapat justifikasi. Kata Bung Karno (1952): “Revolusi kita adalah satu revolusi simultan. Sekali lagi: Revolusi kita adalah satu revolusi simultan. Harus serentak-sekaligus-bersama-sama, artinya sekarang ini kita menjalankan, ya revolusi nasional, ya revolusi politik, ya revolusi ekonomi, ya revolusi sosial, ya revolusi kulturil, kebudayaan, ya revolusi membuat manusia baru, ya revolusi di dalam segala hal”.
Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun. Dialektika revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor. Tidak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya.
Ini menandakan, gerakan ekonomi rakyat, kata Bunga Hatta (1961), sebagai tema pertama, menggambarkan semangat gerakan membangun ketahanan ekonomi rakyat sebagai landasan sistem kehidupan politik dan ekonomi nasional menjadi wahana mempercepat proses pembebasan bangsa dari kemiskinan dan ketergantungan asing. Kuatnya ketahanan ekonomi rakyat akan mengokohkan kegiatan kerakyatan..
Selanjutnya, tema kedua gerakan membangun kemartabatan ekonomi, menjelaskan, harga diri sebagai bangsa terhormat, lahir dari proses genangan darah dan air mata serta tulang belulang para pejuang bangsa, jangan sampai digadai begitu saja demi tuntutan perut. Demikian juga pada tema ketiga gerakan kamandirian ekonomi, menegaskan arah, ekonomi Indonesia harus berdaulat, harus menjadi tuan di negeri sendiri. Yang paling tahu dan memahami seluk beluk di negeri ini, hanya kita, rakyat Indonesia sendiri, bukan bangsa asing. Di mana pun negara yang maju ekonominya, mesti yang berdaulat dan menguasai kegiatan ekonomi adalah kaum bumi puteranya.
Untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi dan politik kepada pemilik syah dan pencinta sejati negeri ini,kami Partai Ummat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama kami melakukan gerakan revolusioner untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan ekonomi dan politik oleh oligarki melalui Revousi Ekonomi. Revolusi Ekonomi merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi.